Tenaga Kesehatan Terus Berguguran, Pemerintah Harus Turun Tangan
YOGYAKARTA - Potensi peningkatan gugurnya 102 tenaga
kesehatan akibat tangani pasien Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama,
terutama bagi Pemerintah dalam mengelola kebijakan penanganan Covid-19 yang
belum kunjung usai hingga saat ini. Fenomena menyatakan bahwa tenaga kesehatan
non Covid-19 justru menjadi korban terbanyak karena terdampak oleh pasien OTG
(orang tanpa gejala).
Direktur RS PKU Gombong, dr. Ibnu Naser Arohimi
S.Ag., MMR menyatakan, bahwa situasi saat ini cukup mengkhawatirkan sebab kasus
- kasus terkini terjadi tanpa gejala atau disebut Asymptomatic . ‘’Karena
mereka baik - baik saja maka mereka sangat virulen menularkan. Tingkat
percepatan penyebarannya sangat luar biasa” ujarnya.
Saat ini justru pasien yang terjangkit adalah mereka
yang tidak memiliki gejala dan tidak merasakan sakit, hingga dalam satu hari
pasien mengalami sesak dan berakhir gugur, dan hal tersebut banyak terjadi
kepada tenaga kesehatan.
Beberapa indikator dinyatakan menjadi penyebab
tingginya tingkat penularan bagi tenaga kesehatan, diantaranya proses transmisi
yang terjadi selama pemberian pelayanan sulit dihentikan, pengaturan jam kerja
yang yang bermacam - macam terkadang juga menentukan interaksi yang intens
dengan pasien Covid-19 maupun non Covid-19. Kemudian tidak semua Rumah Sakit
melakukan PCR secara berkala sehingga memudahkan untuk terjadinya kecolongan,
belum lagi beban kerja dan stress yang dialami oleh tenaga kesehatan juga
menimbulkan penurunan imunitas sehingga dapat memicu penularan.
Dr. Mundakir, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Sekretaris
MPKU PWM Jawa Timur menyatakan bahwa indikasi peningkatan gugurnya tenaga
kesehatan juga disebabkan oleh kurangnya edukasi pemerintah terhadap masyarakat
untuk melakukan protokol kesehatan terutama dalam pemakaian masker.
“penularan terus terjadi karena kebijakan pemerintah
yang tidak konsisten dan tidak tegas. saya kira untuk mengantisipasi pahlawan
kesehatan kita terus berguguran maka masyarakat juga harus aktif teredukasi”
ujarnya.
Dr. H. Edy Wuryanto, S.Kp., M.Kep. selaku Komisi IX
DPR RI menyikapi dengan persetujuan apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Naser
dan Mundakir, bahwa pemerintah harus segera didesak untuk mencukupi kebutuhan
para tenaga kesehatan baik dalam bentuk kebijakan maupun fasilitas.
Menurutnya bahwa selama ini kebijakan yang dibuat
untuk menangani Covid-19 terkesan tidak selaras baik sehingga memungkinkan
sekali untuk terjadinya peningkatan “di Indonesia koordinasi agak longgar,
sistem politik ketatanegaraan kita memang antara pemerintah pusat dan daerah
agak menyulitkan koordinasi. beberapa kebijakan pusat tidak sinkron dengan
daerah” keluhnya.
Lebih lanjut, dr. Ibnu Naser menyatakan bahwa
pemerintah harus hadir dalam permasalahan yang ada pada tenaga kesehatan saat
ini “saya mengerucutkan bahwa pemerintah harus lebih serius, tenaga medis
adalah orang yang ada di lini terdepan harus dilindungi. pemerintah harus betul
- betul memastikan bahwa nakes mendapatakan perlindungan yang maksimal dalam
konteks apapun” ucapnya mantap. Bersamaan dengan itu, dr. Ibnu Naser
menyampaikan bahwa Muhammadiyah hadir mencoba melakukan advokasi agar tenaga
kesehatan yang gugur mendapatkan tempat yang semestinya dan tidak menjadi
sebuah pengorbanan yang sia - sia.(asm/sumber
Budi Santoso, S.Psi
Tim Media MCCC PP
Muhammadiyah)
Posting Komentar