Kementerian PUPR Gandeng PWI Gelar Konsolidasi Regional
YOGYAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan Konsolidasi Regional Kehumasan dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Pembangunan Infrastruktur PUPR tahun 2020 di Yogyakarta, Senin (26/10/2020).
Dalam kurun waktu 1 tahun
yakni 2019-2020, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah pembangunan
infrastruktur diantaranya jalan tol sepanjang 526,4 km yang telah diresmikan,
jalan perbatasan di NTT, Kalimantan dan Papua dengan total panjang
3.181,2 km, 3 jembatan
panjang dan 1 underpass dengan total 4,9 km, empat bendungan selesai pada 2020
yang akan
menambah tampungan air
sebesar 214,67m3, 20 unit Rumah Susun yang telah diresmikan, dan 9 unit Rumah
Khusus yang telah selesai.
"Semua capaian kerja
tersebut tentunya harus dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga publik dapat
mengetahuinya dengan harapan memperoleh trust atau kepercayaan masyarakat. Hal
ini penting agar pemerintah dapat menjalankan programnya dengan baik dan
melakukan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang terus meningkat.
Terlebih Kementerian PUPR
merupakan salah satu Kementerian dengan APBN terbesar, sehingga kita harus
terus meningkatkan pelayanan informasi dan kehumasan sebagai bentuk
transparansi dan akuntanbilitas," kata Endra
Saleh Atmawidjaja,Kepala
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam sambutannya yang disampaikan oleh
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Kementerian PUPR Dwi
Purwantoro.
Dalam proses pembangunan,
dikatakan Endra, komunikasi menjadi faktor penting yang sangat menentukan
keberhasilan suatu pembangunan infrastruktur. Namun dalam realita di lapangan,
sering terjadi krisis komunikasi yang akan dihadapi oleh insan
humas, terlebih di tengah
arus informasi dan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan disinformasi
serta hoaks.
"Presiden Joko Widodo
baru-baru ini mengingatkan kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk membenahi
komunikasi publik di setiap Kementerian/Lembaga agar tidak memunculkan polemik
di setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, seperti halnya yang terjadi pada
saat pengesahan UU Cipta Kerja," ujarnya.
Dirinya berharap dengan
penyelenggaraan acara tersebut
dapat meningkatkan
kemampuan para pelaksana tugas komunikasi publik di lingkungan Kementerian PUPR
untuk mengolah data dan informasi publik serta meningkatkan pemahaman terhadap
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan
UndangUndang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Melalui konsolidasi
ini kita juga berharap dapat
membangun jejaring
kerja/networking yang kuat dalam meningkatkan penyebar luasan dan pelayanan
informasi kepada masyarakat serta mengatasi krisis komunikasi bersama agar
reputasi Kementerian PUPR semakin baik dan dukungan masyarakat semakin
besar," tuturnya.
Ketua Umum PWI Pusat Atal
S. Depari saat menyampaikan materi mengatakan, menjalin hubungan baik dengan
media merupakan salah satu cara yang paling efektif menyampaikan pesan dengan
jangkauan yang jauh. "Dengan komunikasi yang lancar, narasumber dapat
menjalin hubungan yang baik, sehat dan profesional dengan wartawan untuk
memberikan efek lancarnya informasi," tuturnya.
Selain Ketum PWI Pusat
Atal S Depari,Sekjen PWI Pusat Mirza Zuhaldi,Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman
Mochtar dan Merdi Sofiansyah menjadi pemateri dalam acara yang di Moderatori
Dar Edi Yoga yang juga Wakil Bendahara Umum PWI Pusat ini.
Kegiatan konsolidasi yang
diikuti secara tatap muka oleh 50 peserta yang mengikuti langsung dengan
mengikuti protokol kesehatan ini,diikuti juga oleh 180 peserta secara daring
dari perwakilan Balai Daerah Kementerian PUPR di Seluruh Indonesia yang terdiri
dari Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pengelola Materi Informasi, Penelaah
Publikasi, dan Perwakilan PWI Daerah
Istimewa Yogyakarta yang di jadwalkan pada hari kedua pelaksanaan Konsolidasi. (asm/sumber Humas PWI Pusat)
Posting Komentar